Jumlah Anggota Dpr Pusat Adalah Sebanyak

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI Said Abdullah mengatakan bahwa bakal ada 13 komisi di DPR RI pada periode 2024-2029 yang sudah disetujui oleh fraksi-fraksi partai politik.

Sejauh ini, menurutnya 13 komisi sudah disiapkan, tetapi nomenklatur yang meliputi tugas dan fungsi serta mitra-nya akan ditentukan setelah jumlah dan nomenklatur kementerian ditetapkan oleh Presiden Terpilih.

"Insya-Allah, kawan-kawan fraksi sudah firm," kata Said di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Sehingga, menurut dia, penambahan komisi dari 11 komisi menjadi 13 komisi sudah disepakati dan hanya tinggal membagi pembidangan-nya saja.

Baca juga: Ketua DPR: Jumlah komisi dibahas selanjutnya

Baca juga: Habiburokhman: Kementerian bertambah maka komisi bertambah

Dia mengatakan bahwa DPR RI akan menggelar rapat pada tanggal 13-15 Oktober untuk menyiapkan komisi-komisi yang akan bekerja. Sehingga setelah Presiden Terpilih dilantik, menurut dia semua komisi di DPR sudah siap.

"Bidangnya kan mesti menyesuaikan, kalau bidang sudah tahu kan berarti kementeriannya sudah tahu," ucap dia.

Di samping itu, dia pun tak banyak mengomentari terkait kementerian-kementerian yang akan dipecah pada masa jabatan Prabowo Subianto sebagai presiden.

Dia mengatakan hal itu merupakan hak prerogatif presiden. Sebagai Ketua Badan Anggaran DPR RI 2019-2024, dia mengatakan APBN sudah disiapkan untuk mengantisipasi adanya penambahan kementerian melalui anggaran cadangan.

"Tinggal Bapak Presiden sesuai kebutuhan, karena undang-undangnya juga begitu, kan undang-undangnya sudah direvisi sesuai kebutuhan Presiden," tuturnya.

Pewarta: Bagus Ahmad RizaldiEditor: Chandra Hamdani Noor Copyright © ANTARA 2024

Sigi, Sulawesi Tengah (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah.

"Pada tanggal 16 Maret kami KPU Sulawesi Tengah membacakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR RI tingkat provinsi ke rekapitulasi secara nasional," kata Ketua KPU Sulteng Risvirenol di Palu, Selasa.

Dia menuturkan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi disaksikan saksi partai politik dan diawasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) setempat.

"Kami membacakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara melalui model D hasil provinsi DPR RI daerah pemilihan Sulawesi Tengah di hadapan ketua KPU RI," ucapnya.

Berdasarkan data KPU Sulteng dari 18 partai politik peserta Pemilu 2024 menetapkan ada sekitar tujuh nama calon anggota DPR-RI tertinggi di Sulawesi Tengah.

Tujuh nama caleg DPR-RI Sulteng tertinggi suaranya yakni Muhidin Mohamad Said sebanyak 154.301 suara, Nilam Sari Lawira 178.791 suara, Anwar Hafid 121.524 suara, Longki Djanggola 113.826 suara, Matindas J Rumambi 62.814 suara, Sarifuddin Sudding 43.318 suara dan Beniyanto 90.078 suara.

Sementara jumlah suara sah parpol dan caleg yakni partai Golkar 330.971 suara, Nasdem 256.799 suara, Demokrat 254.852 suara, Gerindra 242.635 suara, PDIP 136.625 suara dan PAN 117.811 suara.

"Untuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) Sulteng 2.236.703 orang dengan pengguna hak pilih DPT 1.757.187 orang, pengguna hak pilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) 21.445 orang, pengguna hak pilih Daftar Pemilih Khusus (DPK) 38.128 orang, sehingga total pengguna hak pilih sebanyak 1.816.760 orang," tutur Risvirenol.

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengumumkan jumlah anggota untuk 13 komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) periode 2024-2029. Susunan ini disampaikan oleh Ketua DPR Puan Maharani dalam rapat paripurna di kompleks parlemen Senayan, Selasa, 15 Oktober 2204.

Pada rapat yang sama, Ketua DPR Puan Maharani meminta persetujuan anggota DPR mengenai penambahan dua komisi baru. "Rapat konsultasi pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi DPR tanggal 14 Oktober 2024 telah menyepakati penambahan jumlah komisi yang semula 11 komisi menjadi 13 komisi," kata Puan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Puan menyebutkan, AKD terdiri atas Badan Musyawarah (Bamus), Badan Legislasi (Baleg), Badan Anggaran (Banggar), Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP), Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Panitia Khusus (Pansus), serta Badan Aspirasi Masyarakat.

Berikut jumlah anggota untuk masing-masing 13 komisi di DPR:

Puan menyebut, Badan Aspirasi Masyarakat berisikan 19 anggota. Lalu, Baleg beranggotakan 90 anggota dan Bamus 58 anggota. Kemudian, MKD memiliki 17 anggota serta BURT DPR 25 anggota.

Sementara itu, Banggar memiliki 105 anggota dan Pansus 30 anggota. BAKN terdiri atas 19 anggota, BKSAP 45 Anggota, dan Badan Aspirasi Masyarakat 19 anggota.

Puan juga menyampaikan jumlah kursi ketua yang didapatkan oleh tiap fraksi. PDIP mendapatkan 4 kursi ketua dan 16 wakil ketua di AKD. Kemudian, Partai Golkar, Partai Gerindra dan Partai Nasdem masing-masing mendapat tiga kursi ketua AKD.

Sementara untuk posisi wakil ketua, Golkar mendapatkan 17 kursi, Gerindra 16 kursi, dan NasDem 6 kursi wakil ketua. Lalu, ada PKB, PKS, dan PAN yang masing-masing mendapatkan dua kursi ketua AKD.

Selain itu, PKB juga mendapat 9 kursi wakil ketua, PKS 6 kursi wakil ketua, dan PAN dapat 4 kursi wakil ketua. Kemudian, Partai Demokrat hanya mendapatkan satu kursi ketua AKD dan 6 wakil ketua.

Jakarta – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) mengumumkan sembilan nama Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2022-2025 yang terpilih, Selasa (24/1/2023). Ke sembilan nama ini terpilih secara musyawarah mufakat setelah melalui proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and propertest) pekan lalu.

Pengumuman ke sembilan nama Anggota KPI Pusat periode 2022-2025 disampaikan langsung Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid. Adapun ke 9 Anggota KPI Pusat terpilih periode 2022-2025 yakni:

3. Evri Rizqi Monarshi

7. Muhammad Hasrul Hasan

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan, Komisi I menetapkan tiga orang perempuan untuk keterwakilan perempuan 30 persen.“Tiga perempuan menjadi calon anggota KPI menunggu disahkan saja. Tercapai 30 persen,” kata Meutya Hafid.

Selain memilih sembilan nama Anggota KPI Pusat, Komisi I DPR RI menetapkan enam nama cadangan Anggota KPI Pusat Periode 2022-2025 antara lain Mulyo Hadi Purnomo, Tantri Relatami, Cecep Suryadi, Ida Fitri Halili, Gustav Aulia dan Bondan Kartiko. ***

Yuk, beri rating untuk berterima kasih pada penjawab soal!

Pakar telematika Roy Suryo, mengungkap dugaan inisial dan latar belakang anggota DPR RI yang menonton video porno saat mengikuti rapat di gedung wakil rakyat tersebut baru-baru ini.

Kabar salah seorang anggota DPR menonton video porno sebelumnya beredar viral di sejumlah platform media sosial.

Menurut Roy, anggota dewan tersebut berinisial HM dan merupakan seorang mantan penyanyi. Ia juga menyebut sosok berinisial HM tersebut merupakan anggota DPR dari mekanisme pergantian antar waktu (PAW).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun, eks politikus Partai Demokrat itu tidak menyebutkan asal-usul partai politik (parpol) HM secara jelas. Roy hanya mengatakan HM berasal dari fraksi xxx-P.

"Saya banyak dikonfirmasi, Apakah BENAR Video Anggota DPR-Ri Komisi IX yg sdg Menonton Video Porno di Sidang ini Kasus BARU (Alias Bukan yg PERNAH dulu)?" kata Roy lewat cuitan di Twitter miliknya, @KRMTRoySuryo2, Senin (11/4).

"Ya, Dilihat dari KURSI & Botol SANITIZER, Initial HM (Mantan Penyanyi) tsb memang VIDEO BARU (Ybs PAW dari Fraksi xxx-P) AMBYAR," sambungnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua MKD, Habiburokhman, menyatakan bahwa pihaknya menunggu informasi atau laporan resmi terkait kabar salah seorang anggota dewan menonton video porno saat mengikuti rapat.

Ia menyatakan, MKD DPR tidak mau berasumsi dalam merespons kabar tersebut.

"Kita enggak mau berasumsi secara prematur. Sejauh ini, kami belum terima laporan atau informasi resmi apapun. Prosesnya kita harus terima laporan, baru verifikasi apakah benar kejadiannya, siapa pelakunya, kapan terjadi dan di mana," ucap Habiburokhman saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Senin (11/4).

Dia menerangkan, seluruh proses di MKD baru bisa berjalan setelah pihaknya menerima informasi atau laporan resmi.

Habiburokhman pun menyampaikan, kejadian serupa pernah terjadi pada beberapa tahun lalu. Saat itu, menurutnya, MKD memperoleh informasi yang cukup akurat dari awak media sehingga dapat langsung memproses.

"Kasus ini beda dengan yang terjadi beberapa tahun lalu, di mana wartawan yang memergoki dan mengambil foto langsung memberikan informasi resmi yang akurat," ujarnya.

Sebagai informasi, kasus anggota dewan menonton video porno dalam rapat di DPR juga pernah terjadi sebelumnya pada 2011 silam. Kala itu anggota DPR Arifinto terekam kamera wartawan foto sedang melihat rekaman syur dari perangkat genggam miliknya di tengah Rapat Paripurna. Usai kejadian itu, rapat paripurna pun sempat ramai dipelesetkan netizen jadi pariporno.

Offenbar hast du diese Funktion zu schnell genutzt. Du wurdest vorübergehend von der Nutzung dieser Funktion blockiert.

Offenbar hast du diese Funktion zu schnell genutzt. Du wurdest vorübergehend von der Nutzung dieser Funktion blockiert.